E-Goverment Pertemuan 9

 DEFINISI E-GOVERMENT

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. 
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

TAHAPAN E-GOVERMENT

1. Implemmentasi yaitu memperkenalkan kemunculannya kepada masyrakat.
2. Pengembangan yaitu situs pemerintahan bertambah dan informasi menjadi lebih dinamis
3. Interaktif yaitu user bisa mengunduh form dan berkomunikasi melalui email ataupun real-time chat
4. Transaksional yaitu user bisa membayar layanan  secara online 
5. Full-electronic yaitu e-government sudah terintergrasi diseluruh sektor pemerintahan

Tahapan perkembangan implementasi E-Government di Indonesia Menurut Nugroho (2007),Tahapan perkembangan implementasi E-Government di Indonesia dibagi menjadi empat :

1. Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasidasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat danPemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi E-mail dalam website pemerintah.
3. Transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

TUJUAN IMPLEMENTASI E-GOVERMENT

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi public
3. Meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat;
4. Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak- pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.

SASARAN PEMBANGUNAN E-GOVERMENT

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan public yang berkualitas dan terjangkau
2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
3. Pembentukan mekanisme kominikasi penyediaan fasilitas bagi masyarakat dalam proses kepemerintahan

MENUJU E-GOVERMENT

Beberapa  contoh fungsi penyelengaraan pemeritahan dibantu elektronik :

1. Pelayanan masyarakat
2. Kepegawaian
3. Keuangan daerah
4. Pengelolaan asset

KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERMENT

Kerangka arsitektur e-government terdiri dari empat lapis struktur, yakni :

1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

JENIS-JENIS E-GOVERMENT

Menurut Indrajit (2002), terdapat beberapa jenis relasi E-Government, yaitu sebagai berikut:

1. Government to Citizen/Government to Customer (G2C)
2. Government to Business (G2B)
3. Government to Government (G2G)
4. Government to Employees (G2E)

STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government, terdapat beberapa strategi pokok pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
4. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat.
6.  Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

    

    PERMASALAHAN E-GOVERMENT DI INDONESIA

1. knowledge level adalah pengetahuan pemerintah tentang e-government hanya sebgaian .
2.  organizational level adalah  adannya sisiten sentralisasi yang membuat keterbatasan  pemerintah dalam melakukan keputusan.
3.  financial level adalah keterbatasan dana  dan pengembangan sisitem proyek tidakmenjamin keterbelangsungan e-government itu sendiri.
4.  legal level adalah infranstruktur hukum yang belum sepenuhnya diterapkan di dalam pemerintahan .
5. management level adalah proyek yang ada di e-government yang belum dikelola dengan baik .
6.  technical level adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam e-government
7.  cultural level adalah perkembangan ICT dan perubahan kebudayaaan yang masih lambat.